//
you're reading...
Edisi Desember: Labelisasi Islam

Islam Yes, Ekonomisasi Islam No!

desemHE1

By Khayun Ahmad Noer

Pada era akhir 50-an sampai 90-an istilah “Islam Politik” atau “Politik Islam” kerap sekali didengungkan dan coba dikembangkan. Baik yang mau mempolitisasi Islam atau mengislamisasi politik bergerak aktif mencoba mengisi tiap lini arena pertarungan. Kita bahkan mendengar slogan; “Islam Yes! Partai Islam No!”. Mungkin hal itu menjadi semacam luapan kejenuhan dan kejengkelan yang dialami oleh Nurcholish Madjid dalam menyikapi maraknya polititisasi Islam. Sekarang di era 2000-an, mungkin akan ada slogan baru yang patut muncul: “Islam Yes! Ekonomisasi Islam No!” mengingat banyaknya nama Islam muncul dalam dunia bisnis atau ekonomi.

Dimulai dari undang-undang (UU) yang meregulasi Bank Muamalat sebagai bank resmi umat Islam tahun 1992, agaknya umat Islam memperoleh angin segar. Kesempatan ini menghidupkan kembali semangat Islam di tengah kehidupan negara dan masyarakat. Era 90-an bagi gerakan umat Islam merupakan gerbang keberhasilan dalam bidang politik. Elemen Islam politik di pemerintahan memandang perlunya umat Islam Indonesia membuat beberapa instrumen hukum legal agar jadi bekal berharga bagi tahapan berikut. Saat ini bisa dilihat ragam kepentingan atas nama Islam semakin banyak muncul di tingkat daerah maupun nasional.

Kepentingan yang mencolok hingga saat ini adalah “syariatisasi” dan “ekonomisasi” Islam. Dua hal ini terkait erat, saling mendukung. Syariatisasi terlihat dari Perda Syariat di beberapa daerah, sedangkan ekonomisasi ditandai munculnya bank-bank syariah dan istilah dalam dunia ekonomi yang menyandarkan diri pada Islam. Juga UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Haji, UU zakat, yang menjadi indikasi kedua hal tersebut semakin berkembang dan tumbuh subur.

Dilihat melalui kacamata ekonomi, umat Islam Indonesia memang potensial untuk memberi keuntungan besar. Selain karena jumlahnya begitu besar, juga dimungkinkan oleh sentimen pasar untuk memilih produk yang pasti berlabelkan Islam. Kalau saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta, maka umat Islam-nya berjumlah kurang lebih 190 juta jiwa atau mencapai 80% (data Badan Statistik Nasional). Sebuah angka mayoritas yang menjanjikan peluang usaha. Apalagi mengingat, konsumerisme dan fanatisme dalam pasar telah membudaya.

Ada dua indikasi penting yang menandai konsumerisme dan fanatisme pada diri umat Islam Indonesia. Pertama, di tataran masyarakat telah terlihat maraknya merek-merek dagang yang menggunakan label Islam, misalnya Bank Syariah. Membaca logika pasar, bahwa ketika ada penawaran tentu ada permintaan. Sistem pasar tak akan berjalan bila hanya ada penawaran saja atau permintaan saja. Tak mungkin sebuah produk komersial diproduksi bila tak ada nilai keuntungan yang akan didapat. Maka label-label Islam yang semakin bermunculan tak lain karena didorong oleh permintaan umat Islam sendiri.

Paling tidak dari awal, produsen melihat bahwa umat Islam Indonesia memiliki dua kecenderungan di atas. Mungkin kurang tepat melekatkan konsumerisme pada umat Islam, sebab ada beberapa usaha yang jelas beda dengan sistem usaha biasa, dijalankan untuk non profit oriented. Di antaranya adalah Bank Syariah.

Meski sampai kini, Bank Syariah masih terbentur kendala mekanisme BI (Bank Indonesia) sehingga dalam beberapa hal sistem kerjanya masih mirip bank konvensional. Yang membedakan adalah orientasinya. Bank Syariah menekankan keuntungan bersama daripada keuntungan sepihak dengan sistem bagi hasil, dan tentu ini tak ditemukan di bank-bank konvensional.

Namun, istilah konsumerisme pun tak salah jika dilekatkan pada umat Islam dewasa ini. Misalnya, sekarang vendor-vendor telepon seluler ramai mengeluarkan produk yang dikatakan islami dalam setiap iklan yang dikeluarkannya. Dianggap islami karena memiliki fitur-fitur seperti; pengingat waktu shalat hingga pocket al-Qur’an digital. Inilah yang menarik minat umat Islam untuk segera mengalihkan pandangan dan tangan pada produk-produk ini. Fanatisme dalam diri umat Islam Indonesia pun tumbuh menjadi budaya konsumtif. Dan terlihat oleh produsen sebagai peluang emas dalam berbisnis.

Kedua, adalah regulasi yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan aturan-aturan khusus untuk umat Islam. Pada aspek ekonomi, dimulai sejak ditetapkannya Bank Muamalat sebagai bank non riba bagi umat Islam di tahun 1992. Keberhasilan ini tak lepas dari peran kelompok Islam, seperti yang dikatakan Imdadun Rahmat (PKS, 2008), berbasiskan pada ICMI (Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia) lanjutan afiliasi gerakan Masyumi.

Umat Islam pada zaman kepemimpinan Soeharto, terlebih Masyumi, memang mendapat tekanan yang begitu hebat. Tapi peluang sempit, melalui intelegensia muslim yang tergabung dalam ICMI, agaknya berhasil dimanfaatkan dengan baik. Ditambah peran beberapa tokoh muslim yang menjadi birokrat dalam pemerintahan, umat Islam telah memiliki instrumen-instrumen legal dalam negara ini untuk mengembangkan perekonomian mereka. Mereka seolah terlepas dari keterpinggirannya pada masa lalu.

Yang terlihat menarik dari regulasi ini adalah tindak lanjut dari UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan badan pekerjanya BWI (Badan Wakaf Indonesia) di bawah payung Departemen Agama. Konsep wakaf produktif, kini telah terimplementasi, yang dicetuskan oleh BWI memperlihatkan bahwa ada semacam gerakan ekonomi Islam yang sedang berlangsung dan terus maju berjalan. Konsep ini adalah sebuah konsep yang ingin menjadikan harta wakaf tak sekedar harta milik umum yang tak menghasilkan apa-apa atau bahkan hanya menjadi beban masyarakat. Oleh karenanya diupayakan agar harta-harta wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu tanpa harus merubah status atau mengurangi nilainya.

BWI sendiri membangun lima proyek percontohan untuk sosialisasi program ini. Salah satu proyek percontohan yang dinilai berhasil adalah ada di Cirebon. Sebuah masjid, harta wakaf, dijadikan menjadi tiga tingkat, lantai dasar digunakan untuk ruko, lantai dua dijadikan sebagai perkantoran, dan lantai tiga dijadikan sebagai tempat shalat. Selain itu, BWI bekerjasama dengan perbankan syariah membuka LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang), yang dimaksudkan untuk memproduktifkan uang wakaf.

Terkait dengan regulasi, baru-baru ini para anggota dewan sedang disibukkan menggodok UU labelisasi halal pada produk jualan di Indonesia. Rupanya pasar masih akan disemaraki oleh Islam. Dan apapun itu, harusnya umat Islam tak hanya sekedar menjadi konsumen aneka produk yang berlabelkan Islam. Regulasi legal formal kepentingan Islam lambat laun telah mencipta new edge yang melihat umat Islam sebagai pangsa pasar. Yang sekali lagi sangat menjanjikan!

Pada era akhir 50-an sampai 90-an istilah “Islam Politik” atau “Politik Islam” kerap sekali didengungkan dan coba dikembangkan. Baik yang mau mempolitisasi Islam atau mengislamisasi politik bergerak aktif mencoba mengisi tiap lini arena pertarungan. Kita bahkan mendengar slogan; “Islam Yes! Partai Islam No!”. Mungkin hal itu menjadi semacam luapan kejenuhan dan kejengkelan yang dialami oleh Nurcholish Madjid dalam menyikapi maraknya polititisasi Islam. Sekarang di era 2000-an, mungkin akan ada slogan baru yang patut muncul: “Islam Yes! Ekonomisasi Islam No!” mengingat banyaknya nama Islam muncul dalam dunia bisnis atau ekonomi.

Dimulai dari undang-undang (UU) yang meregulasi Bank Muamalat sebagai bank resmi umat Islam tahun 1992, agaknya umat Islam memperoleh angin segar. Kesempatan ini menghidupkan kembali semangat Islam di tengah kehidupan negara dan masyarakat. Era 90-an bagi gerakan umat Islam merupakan gerbang keberhasilan dalam bidang politik. Elemen Islam politik di pemerintahan memandang perlunya umat Islam Indonesia membuat beberapa instrumen hukum legal agar jadi bekal berharga bagi tahapan berikut. Saat ini bisa dilihat ragam kepentingan atas nama Islam semakin banyak muncul di tingkat daerah maupun nasional.

Kepentingan yang mencolok hingga saat ini adalah “syariatisasi” dan “ekonomisasi” Islam. Dua hal ini terkait erat, saling mendukung. Syariatisasi terlihat dari Perda Syariat di beberapa daerah, sedangkan ekonomisasi ditandai munculnya bank-bank syariah dan istilah dalam dunia ekonomi yang menyandarkan diri pada Islam. Juga UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Haji, UU zakat, yang menjadi indikasi kedua hal tersebut semakin berkembang dan tumbuh subur.

Dilihat melalui kacamata ekonomi, umat Islam Indonesia memang potensial untuk memberi keuntungan besar. Selain karena jumlahnya begitu besar, juga dimungkinkan oleh sentimen pasar untuk memilih produk yang pasti berlabelkan Islam. Kalau saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta, maka umat Islam-nya berjumlah kurang lebih 190 juta jiwa atau mencapai 80% (data Badan Statistik Nasional). Sebuah angka mayoritas yang menjanjikan peluang usaha. Apalagi mengingat, konsumerisme dan fanatisme dalam pasar telah membudaya.

Ada dua indikasi penting yang menandai konsumerisme dan fanatisme pada diri umat Islam Indonesia. Pertama, di tataran masyarakat telah terlihat maraknya merek-merek dagang yang menggunakan label Islam, misalnya Bank Syariah. Membaca logika pasar, bahwa ketika ada penawaran tentu ada permintaan. Sistem pasar tak akan berjalan bila hanya ada penawaran saja atau permintaan saja. Tak mungkin sebuah produk komersial diproduksi bila tak ada nilai keuntungan yang akan didapat. Maka label-label Islam yang semakin bermunculan tak lain karena didorong oleh permintaan umat Islam sendiri.

Paling tidak dari awal, produsen melihat bahwa umat Islam Indonesia memiliki dua kecenderungan di atas. Mungkin kurang tepat melekatkan konsumerisme pada umat Islam, sebab ada beberapa usaha yang jelas beda dengan sistem usaha biasa, dijalankan untuk non profit oriented. Di antaranya adalah Bank Syariah.

Meski sampai kini, Bank Syariah masih terbentur kendala mekanisme BI (Bank Indonesia) sehingga dalam beberapa hal sistem kerjanya masih mirip bank konvensional. Yang membedakan adalah orientasinya. Bank Syariah menekankan keuntungan bersama daripada keuntungan sepihak dengan sistem bagi hasil, dan tentu ini tak ditemukan di bank-bank konvensional.

Namun, istilah konsumerisme pun tak salah jika dilekatkan pada umat Islam dewasa ini. Misalnya, sekarang vendor-vendor telepon seluler ramai mengeluarkan produk yang dikatakan islami dalam setiap iklan yang dikeluarkannya. Dianggap islami karena memiliki fitur-fitur seperti; pengingat waktu shalat hingga pocket al-Qur’an digital. Inilah yang menarik minat umat Islam untuk segera mengalihkan pandangan dan tangan pada produk-produk ini. Fanatisme dalam diri umat Islam Indonesia pun tumbuh menjadi budaya konsumtif. Dan terlihat oleh produsen sebagai peluang emas dalam berbisnis.

Kedua, adalah regulasi yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan aturan-aturan khusus untuk umat Islam. Pada aspek ekonomi, dimulai sejak ditetapkannya Bank Muamalat sebagai bank non riba bagi umat Islam di tahun 1992. Keberhasilan ini tak lepas dari peran kelompok Islam, seperti yang dikatakan Imdadun Rahmat (PKS, 2008), berbasiskan pada ICMI (Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia) lanjutan afiliasi gerakan Masyumi.

Umat Islam pada zaman kepemimpinan Soeharto, terlebih Masyumi, memang mendapat tekanan yang begitu hebat. Tapi peluang sempit, melalui intelegensia muslim yang tergabung dalam ICMI, agaknya berhasil dimanfaatkan dengan baik. Ditambah peran beberapa tokoh muslim yang menjadi birokrat dalam pemerintahan, umat Islam telah memiliki instrumen-instrumen legal dalam negara ini untuk mengembangkan perekonomian mereka. Mereka seolah terlepas dari keterpinggirannya pada masa lalu.

Yang terlihat menarik dari regulasi ini adalah tindak lanjut dari UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan badan pekerjanya BWI (Badan Wakaf Indonesia) di bawah payung Departemen Agama. Konsep wakaf produktif, kini telah terimplementasi, yang dicetuskan oleh BWI memperlihatkan bahwa ada semacam gerakan ekonomi Islam yang sedang berlangsung dan terus maju berjalan. Konsep ini adalah sebuah konsep yang ingin menjadikan harta wakaf tak sekedar harta milik umum yang tak menghasilkan apa-apa atau bahkan hanya menjadi beban masyarakat. Oleh karenanya diupayakan agar harta-harta wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu tanpa harus merubah status atau mengurangi nilainya.

BWI sendiri membangun lima proyek percontohan untuk sosialisasi program ini. Salah satu proyek percontohan yang dinilai berhasil adalah ada di Cirebon. Sebuah masjid, harta wakaf, dijadikan menjadi tiga tingkat, lantai dasar digunakan untuk ruko, lantai dua dijadikan sebagai perkantoran, dan lantai tiga dijadikan sebagai tempat shalat. Selain itu, BWI bekerjasama dengan perbankan syariah membuka LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang), yang dimaksudkan untuk memproduktifkan uang wakaf.

Terkait dengan regulasi, baru-baru ini para anggota dewan sedang disibukkan menggodok UU labelisasi halal pada produk jualan di Indonesia. Rupanya pasar masih akan disemaraki oleh Islam. Dan apapun itu, harusnya umat Islam tak hanya sekedar menjadi konsumen aneka produk yang berlabelkan Islam. Regulasi legal formal kepentingan Islam lambat laun telah mencipta new edge yang melihat umat Islam sebagai pangsa pasar. Yang sekali lagi sangat menjanjikan!

About these ads

About suratkitaonline

Surat Kita adalah Media Komunikasi dan Belajar dalam Tulis Menulis Bagi Mahasiswa The Islamic College. Juga, Sebagai Wadah Pembelajaran Media ini tidak Sepenuhnya Tertutup untuk Umum.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: